Indonesia Harus Memiliki Aparat Spesialisasi Kasus Anak

JAKARTA – Pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII), Mudzakkir mengatakan, harus terdapat aparat penegak hukum baik di kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, yang memiliki spesialisasi dalam penanganan kasus anak-anak.

“Harus ada hakim yang spesialisasi dalam menangani kasus anak-anak, begitu pula dengan jaksa dan polisi,” kata Mudzakkir, tadi malam.

Menurutnya, dengan adanya aparat yang spesialisasi dalam kasus anak akan bisa membuat kasus tersebut tidak lagi dilihat secara prosedur formil belaka tetapi juga mengkaitkannya dengan jiwa sang anak.

Ia juga menegaskan, pada saat ini persoalan implementasi UU Peradilan Anak di dunia hukum Tanah Air masih dapat dikatakan jauh dari harapan.

Sementara, hakim konstitusi Arsyad Sanusi mengatakan, sebenarnya pada lembaga peradilan telah ada penetapan Surat Keputusan (SK) bagi para hakim yang akan mengadili dalam kasus anak. “SK seperti itu sudah ada sejak lama,” kata Arsyad.

Selain itu, katanya, lembaga peradilan juga telah memutuskan sejak lama bagi kasus anak-anak, maka dihilangkan berbagai atribut terkait persidangan seperti pakaian toga yang umumnya dipakai oleh hakim, jaksa, dan pengacara dalam persidangan biasa.

Ia juga mengatakan, bahwa sidang kasus anak-anak yang dipimpin oleh hakim yang tidak memiliki kualifikasi SK tersebut maka otomatis putusan yang dijatuhkan oleh sang hakim akan dianggap batal demi hukum.

Seperti diketahui, uji materi UU Pengadilan Anak diajukan oleh para pemohon yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Yayasan Pusat Kajian dan Pengadilan Anak Medan.

Menurut para pemohon, pasal 1 UU Pengadilan Anak berpotensi menjadi dasar kriminalisasi anak yaitu mengacaukan antara tindak pidana dengan kenakalan anak.

Selain itu, UU Pengadilan Anak juga dinilai melanggar hak konstitusionalitas yakni asas legalitas dan bisa mengakibatkan pemidanaan anak-anak yang dianggap melanggar adat-istiadat setempat.

Pemohon juga mengemukakan bahwa batas umur anak sekurang-kurangnya delapan tahun yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah terlalu rendah dan tidak memenuhi rasa keadilan serta melanggar hak konstitusional anak.

Editor: HERU SUSILO PRAYETNO

(dat07/ann)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: